Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untukmewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerjaan / buruh, mencakup :

a.      upah minimum;

b.      upah kerja lembur;

c.      upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d.     upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

e.      upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f.       bentuk dan cara pembayaran upah;

g.      denda dan potongan upah;

h.      hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i.        struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j.        upah untuk pembayaran pesangon;

k.      upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Menurut Pasal 97 UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang upah minimum adalah sebagai berikut :

a.       Pemerintah menetapkan upah minimum berdaarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

b.      Upah minimum dapat terdiri atas :

1.      Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

2.      Upah minimum berdasarkan sektor pada provinsi atau kabupaten/kota.

c.       Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;

d.      Upah minimum ditetapkan oleh Gubuernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

e.       Komponen serta pelaksaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan menteri.

UU No. 13 Tahun 2003 menganut asas ”tidak bekerja tidak dibayar”, yaitu apabila pekerja/buruh tidak bekerja maka upah tidak dibayar, kecuali pekerja/buruh tidak bekerja bukan karena kesalahannnya atau karena hal-hal tersebut dibawah ini :

a.1.   untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100 % (seratus persen) dari upah;

a.2.   untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari upah;

a.3.   untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50 % (lima puluh persen) dari upah;

a.4.   untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % (dua puluh lima persen) dari upah sebelum

pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Sakit yang dimaksud disini bukan karena kecelakaan kerja atau akibat pekerjaan.  Dalam hal pekerja/buruh sakit karena kecelakaan kerja atau akibat pekerjaan, maka hal ini menjadi tanggung jawab penyelenggara program jamsostek.   

Upah yang dibayarkan adalah sebagai berikut :

1.      pekerja/buruh menikah, dibayar selama 3 (tiga) hari;

2.      menikahkan anaknya, dibayar selama 2 (dua) hari;

3.      mengkhitankan anaknya, dibayar selama 2 hari ;

4.      membaptiskan anaknya, dibayar 2 (dua) hari ;

5.      isteri melahirkan atau keguguran, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

6.      suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar 2 (dua) hari;

7.      anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar selama 1 (satu) hari.